Keputusan Baru: PPPK Paruh Waktu untuk Penyelesaian Penataan Pegawai Non-ASN

Pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi di bidang kepegawaian. Salah satu langkah terbaru adalah keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu. Apa itu PPPK Paruh Waktu? Dan apa saja tujuan dari pengadaan ini? Yuk, kita bahas secara santai tapi lengkap!

Apa Itu PPPK Paruh Waktu?

PPPK Paruh Waktu adalah bagian dari aparatur sipil negara (ASN) yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja. Mereka diberikan upah sesuai dengan anggaran pemerintah dan biasanya bertugas dalam jam kerja yang lebih fleksibel dibanding ASN lainnya.

Langkah ini bertujuan untuk memberikan solusi atas berbagai persoalan kepegawaian, terutama terkait pegawai non-ASN, yang selama ini statusnya masih belum jelas.

BACA JUGA: TABEL GAJI PPPK TERBARU SESUAI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 11 TAHUN 2024

Tujuan Pengadaan PPPK Paruh Waktu

Pengadaan PPPK Paruh Waktu dilaksanakan untuk:

1. Penyelesaian Penataan Pegawai Non-ASN: Agar tidak ada lagi ketidakjelasan status pegawai.
2. Pemenuhan Kebutuhan ASN: Membantu pemerintah mengisi kekosongan jabatan di berbagai sektor.
3. Memperjelas Status Pegawai Non-ASN: Supaya mereka bisa mengisi posisi ASN secara legal.
4. Peningkatan Layanan Publik: Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat.

Jabatan yang Diisi PPPK Paruh Waktu

PPPK Paruh Waktu akan dipekerjakan pada beberapa jabatan penting seperti:

1. Guru dan tenaga kependidikan
2. Tenaga kesehatan
3. Tenaga teknis
4. Pengelolaan layanan operasional
5. Operator layanan operasional

Persyaratan dan Proses Pengadaan

Program ini hanya diperuntukkan bagi pegawai non-ASN yang:

1. Telah mengikuti seleksi CPNS tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.
2. Telah mengikuti seleksi PPPK tahun anggaran 2024 tetapi tidak mendapatkan posisi.

Selain itu, masa perjanjian kerja ditetapkan selama 1 tahun dan bisa diperpanjang. Upah yang diberikan 

Keputusan ini merupakan langkah maju dalam memberikan kepastian status dan kesejahteraan pegawai non-ASN sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan adanya PPPK Paruh Waktu, diharapkan kebutuhan ASN di berbagai instansi pemerintah dapat terpenuhi secara efektif.

Bagaimana menurut Anda, apakah program ini akan berdampak besar bagi sistem kepegawaian di Indonesia? Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, ya!

Sumber: keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu

I Wayan Ardika Saya adalah Seorang Guru Sekolah Dasar dan Konten Kreator. Melalui Blog ini, saya ingin terus belajar sambil berbagi.

Berbagi :